KEMELUT DI GOLKAR (TINJAUAN DARI SISI HUKUM)

Dalam beberapa kali pentas pemilihan umum secara demokratis sejak 1999, Partai Golkar menjadi salah satu partai yang sangat diperhitungkan. Hal ini, khususnya bisa dilihat dari fakta bahwa Partai Golkar selalu masuk tiga besar pada setiap proses pemilihan umum. Prestasi tersebut dicapai melalui perjuangan dan strategi-strategi para elit partai untuk tetap menjadikan sebagai partai besar sekaligus partai yang dominan. 

Banyak pengamat memandang bahwa, kesuksesan Partai Golkar dalam mempertahankan posisinya sebagai partai yang dominan, tidak hanya ditopang oleh kecanggihan strategi-taktik, tapi juga ditopang oleh kepemimpinan partai yang efektif, efisien dan kuat. Setidaknya jika dilihat dari segi lainnya, partai ini dalam menguasai pemerintahan. Banyaknya elit Partai Golkar yang menempati posisi penting yang berada di pemerintahan, menjadi bukti nyata pernyataan tersebut. Kekuatan organisasi Golkar dan kecanggihan elit partai penguasa dibuktikan dengan fakta bahwa Partai Golkar telah dan pernah menjadi the rulling party.

            Pasca lengsernya Orde Baru yang di bawah rezim Soeharto pada tahun 1998, Golkar menghadapi tekanan-tekanan politik yang sangat keras dari berbagai kelompok masyarakat. Bahkan, ketika roda reformasi bergulir, isu dan tekanan terhadap pembubaran Partai Golkar begitu kuat karena kaum reformis memasukkan Partai Golkar dalam satu pilar dengan Soeharto dan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Banyak elemen masyarakat dan mahasiswa yang menuntut Partai Golkar dibubarkan. Partai Golkar dianggap bertanggung jawab terhadap carut-marutnya kondisi bangsa Indonesia, terutama kondisi ekonomi. Selain itu, Partai Golkar juga menjadi mesin politik Orde Baru, sehingga hampir di semua sektor pemerintahan dikuasai oleh para petinggi Golkar. Tuntutan agar Partai Golkar dibubarkan ditandai dengan maraknya aksi dan pembakaran gedung-gedung Golkar, menjadikan Partai Golkar berada di ujung tanduk.   

Di tengah situasi banyaknya elemen masyarakat dan mahasiswa yang menuntut Partai Golkar dibubarkan, Partai Golkar dituntut bekerja ekstra keras dari kader-kadernya, terlebih lagi para tokoh sentralnya, agar Golkar tetap bertahan dan jangan sampai dibubarkan, serta tetap menjadi partai besar serta memiliki kader yang solid. Di titik yang paling kritis antara dibubarkan atau tidak, muncullah tokoh Golkar, yaitu Akbar Tandjung dengan membawa jargon “Golkar Baru”. Sehingga Partai Golkar bisa diselamatkan oleh Akbar Tandjung.

Di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung dengan idiom “Golkar Baru“ akhirnya Partai Golkar bisa dibawa keluar dari kemelut. Sebagai langkah politik awal, Akbar Tandjung menjadikan Partai Golkar lebih demokratis dan terbuka dengan dibuktikan pada penjaringan capres-wapres di internal Partai Golkar pada pemilu 2004. Partai Golkar membuat konvensi internal partai. Akbar Tandjung mampu mencitrakan Partai Golkar sebagai partai baru yang tidak mempunyai relasi politik dengan Orde Baru.

Selain tetap bertahan di panggung politik Indonesia, Partai Golkar juga bisa diterima oleh masyarakat. Hal ini, membuka kran demokratisasi di internal Partai Golkar. Akbar Tandjung selaku ketua umum, berupaya keras untuk menanamkan motivasi kepada para pengurus dan kader-kader partai agar tidak patah semangat dalam menghadapi berbagai tekanan politik. Bahkan Akbar Tandjung sering berkunjung ke daerah-daerah dalam rangka konsolidasi Partai Golkar.

Banyak pengamat politik yang memprediksi di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung, Partai Golkar tidak akan mampu bertahan hidup (survive). Hal ini berkaitan dengan anggapan masyarakat, bahwa Partai Golkar merupakan kekuatan politik pendukung utama rezim Orde Baru. Meskipun kalah pada pemilu 1999, dengan kepiawaian Akbar Tandjung, Partai Golkar mampu dengan cepat berintrospeksi dan berkonsolidasi yang akhirnya memenangkan kembali pemilihan umum 2004. 

Pasca kepemimpinan Akbar Tandjung di Partai Golkar selama satu periode 1999-2004, nahkoda Partai Golkar digantikan oleh Jusuf Kalla pada Munas VII melalui kongres Golkar di Bali 28-30 Nopember 2004.kepemimpinan Jusuf Kalla tentu sangat berbeda dengan gaya kepemimpinan Akbar Tandjung. Akbar adalah seorang politisi tulen, sedangkan Jusuf Kalla adalah pengusaha. Keluarganya adalah pengusaha yang tumbuh dari bawah dan hidup dengan penuh kesulitan. Darah dan adat Bugis sangat kuat melekat dalam diri Jusuf Kalla. Dalam pergaulan dikenal hangat, berbicara terbuka dan tidak jarang sebagaimana kebiasaan orang Sulawesi Selatan, eksplosif.

Dalam kepemimpinan, Jusuf Kalla lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya teknis, karena latar belakang yang dimilikinya adalah pengusaha. Namun, sebagai salah satu syarat untuk menjadi pemimpin, kemampuan yang lebih dibutuhkan adalah kemampuan untuk mensinergikan kekekuatan-kekuatan di bawah kepemimpinannya itu supaya dapat melangkah seirama dan sejalan. Setiap kali beliau ditanya mengenai sesuatu, beliau dengan jelas menjawab dan mengatakan tentang penyelesaiannya yang begitu gamblang, sampai masuk ke dalam level teknis. 

Gaya kepemimpinan Jusuf Kalla yang cenderung pragmatis bukan berarti tanpa resiko. Bahkan pendahulunya Akbar Tandjung sempat mengkritik gaya kepemimpinan Jusuf Kalla di Partai Golkar yang disampaikan, ketika menjawab ujian doktoral di Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.

Partai Golkar sebelum Reformasi

Sejarah Golongan Karya (Golkar) sama tuanya dengan sejarah Orde baru. Soehartomenjadi tokoh sentral di Golkar dalam membesarkan dan menstabilkan dinamika politik di tubuh Golkar. Golkar menjadi salah satu jembatan yang menghubungkan Soeharto dengan kekuasaannya, dan menjadi kendaraan politik Soeharto selama menjadi presiden. Bahkan, Golkar menjadi partai nomor satu dan selalu unggul diantara partai-partai lain. Selama kepemimpinan Soeharto nyaris tidak terdengar riak dalam tubuh orsospol (organisasi sosial politik) berlambang beringin tersebut. Selama Orde Baru, Partai Golkar berhasil membangun rezim politik yang kuat. 

Golkar berawal dari Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang dideklarasikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Dalam perkembangannya, Sekber Golkar berubah menjadi Golongan Karya yang merupakan organisasi peserta pemilu, memang patut diacungkan jempol. Hal ini dikarenakan, banyaknya organisasi yang bergabung dalam tubuh Golkar, namun dinamika politik yang terjadi berjalan lancar tanpa ada masalah. dan organisasi-organisasi itu dikelompokkan menjadi tujuh Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu: Sentral Organisasi Sosialis Karyawan Indonesia (Soksi), Kelompok Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Kino Profesi, Kino Ormas Hankam, GAKARI, dan Kino Gerakan Pembangunan. 

Memasuki era Orde Baru seluruh sistem berubah, semua kekuasaan berada dalam genggaman Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai presiden. Selama berkuasa Soeharto menggunakan tiga pilar kekuatan, yaitu ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) militer yang sekarang menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia), birokrasi dan Golkar, ketiga hal itu, menjadi penyangga kekuasaannya. Di era Orde Baru, Soeharto telah berhasil membangun kekuasaannya melalui peran Golkar yang memiliki dukungan massa fanatik sangat besar, hingga partai ini mampu meraih banyak dukungan pada setiap pemilu. Ada beberapa interpretasi, menyangkut kemenangan Golkar dalam setiap Pemilu. sebagian orang setuju, bahwa peranan ABRI dan birokrasi sangat instrumental dalam kemenangan Golkar.

Di Era Orde Baru, Golkar menjadi ujung tombak dalam membangun visi Indonesia, dengan tahapan-tahapan yang jelas dan terarah, baik melalui tahap Pelita (Pembangunan Lima Tahun), maupun PJP (Pembangunan Jangka Panjang).

Sebenarnya, Golkar diciptakan selama Orde Baru, karena tidak ada satupun dari partai-partai politik yang ada, bisa mewakili kepentingan militer. Dan juga pada era Orde Baru, Golkar benar-benar dalam kontrol Soeharto.

 

Partai Golkar sesudah Reformasi

Setelah Soeharto lengser dari jabatannya sebagai presiden. merupakan titik awal reformasi yang selama ini disuarakan oleh Mahasiswa dan segenap rakyat Indonesia. Saat itulah, Golkar mengalami berbagai hujatan, karena jatuhnya Soeharto adalah jatuhnya Golkar juga. Dalam sentimen publik, Golkar dianggap sebagai penopang kekuasaan Soeharto. “Terror” terhadap Golkar bukan saja datang dalam bentuk unjuk rasa, namun terror yang bersifat fisik mereka dapatkan, seperti di Brebes Jawa Tengah sekelompok masa bentrok dengan kader Golkar yang sedang melakukan apel, di Tegal pembersihan terhadap simbol-simbol Golkar pun dilakukan. 

Anggapan bahwa era reformasi merupakan runtuhnya dominasi Golkar ditandai dengan hilangnya dukungan formal dari birokrasi dan ABRI dan hancurnya citra Orde Baru. Sebagaimana dipahami, opini yang berkembang di masyarakat bahwa Golkar sering ditampilkan sebagai partai yang penuh dengan KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme), alat kekuasaan, pemain utama “yang bertanggung jawab” terhadap terjadinya masalah yang dialami bangsa, sulit lenyap begitu saja.

Pada saat itu, muncullah gerakan reformis yang membuat Golkar menyesuaikan diri dengan tantangan zaman. Di awal reformasi, Partai Golkar mengalami perubahan yang signifikan, perubahan ini lebih kepada pengembangan organisasi, dan manajemen yang disesuaikan oleh perubahan zaman. Meskipun pada akhirnya Golkar berubah menjadi sebuah partai yang resmi pada tahun 1999, yaitu Partai Golongan Karya. Hal ini terbukti, dalam pemilu 1999, Golkar menduduki posisi kedua setelah PDIP, sehingga banyak kadernya yang menduduki kursi pemerintahan di awal era reformasi. 

Dalam perkembangannya, Golkar menjadi sebuah partai yang mandiri, bergerak dalam sistem yang sudah mapan. Walaupun banyak sekali tantangan yang dihadapi Golkar, tetapi Golkar menjadikan partai politik yang solid, dalam menghadapi konflik, baik internal maupun eksternal. Partai Golkar mampu bangkit dari keterpurukan rezim Orde Baru.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Heriyandi Roni,sebagaimana yang dikutip oleh Akbar Tandjung, menyebutkan bahwa perubahan politik 1998 berimplikasi positif terhadap Golkar terutama dalam bidang pengambilan keputusan. Perubahan signifikan dimulai pada Munaslub 1998, di mana pemilihan ketua umum dilakukan secara demokratis. Demikian pula posisi Ketua Dewan Pembina yang di masa lalu memiliki kekuatan yang sangat menentukan telah ditiadakan. Perubahan ini dilakukan karena Golkar dihadapkan pada tekanan dan tuntutan masyarakat agar Golkar dibubarkan. 

Salah satu terobosan yang ada di dalam Partai Golkar adalah diadakannya konvensi untuk menjaring calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung dalam pemilihan umum 2004. Prakarsa ini muncul saat Partai Golkar berada di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung. Sekilas menilik terobosan Partai Golkar dengan diadakannya konvensi yang dilaksanakan melalui tiga tahap. Pertama, tahap penjaringan yang terdiri dari pengusulan bakal calon oleh DPD, Provinsi, ormas tingkat pusat, atau perorangan dengan dukungan 500 dukungan surat penyataan. Kedua, sosialisasi bakal calon ke minimal tujuh provinsi. Konvensi tingkat kabupaten/kota dengan memilih 5 nama, dan selanjutnya diajukan ke provinsi. Konvensi tingkat provinsi menetapkan 5 nama. Penapatan bakal calon oleh DPD Provinsi. Ketiga, tahap pemilihan dan penetapan, yang terdiri dari penetapan nominasi di pusat dengan terlebih dahulu melewati proses konvensi di tingkat provinsi.

Perjuangan Partai Golkar pada masa sesudah era reformasi memang tidak semudah saat masih berada di era Orde Baru. Untuk itu, siapapun pemimpin yang berhasil membawa Partai Golkar melewati masa-masa sulit tersebut, tentu bukanlah pemimpin sembarangan. Pemimpin tersebut dapat dikatakan sebagai pemimpin yang memiliki integritas dan komitmen yang tinggi dalam memperjuangkan dan mengangkat nama baik Partai Golkar di kancah perpolitikan Indonesia.