HEBOH BERAS PLASTIK ( Tinjauan dari Perlindungan Hak Asasi Rakyat)

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan isu beras plastik berdampak pada terbengkalainya pertanian. Sebab, semua sibuk membahas persoalan yang ternyata tidak terbukti kebenarannya.

"Beredarnya beras plastik, selama tiga minggu kita sibuk bahas ini, sampai digelar rapat terbatas. Dampaknya apa, pertanian yang terbengkalai," kata Menteri usai menghadari rapat kerja Badan Litbang Pertanian, di Cimanggu, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/6).

Menteri mengatakan, pemberitaan beras plastik membuat sibuk semua pihak, sementara banyak hal positif yang bisa diberitakan sehingga menumbuhkan semangat. "Gimana keberhasilan Balitbang membuat alat tanam, alat panen, dan nanti akan buat traktor. Inikan berita positif," kata Menteri.

Saat meninjau hasil uji beras di duga mengandung plastik di laboratorium Badan Litbang Pertanian dinyatakan tidak menemukan adanya komponen dan zat lain seperti plastik di dalam beras sampel milik Dewi di Bekasi, Sembiring dan sampel beras yang dibawa oleh wartawan.

"Hasilnya beras yang telah diuji tidak ditemukan adanya komponen plastik didalamnya," kata peneliti Balitbang, Evi Safitri.

Evi mengatakan, Balitbang melakukan berbagai uji untuk memastikan dugaan beras plastik dengan uji fisik, kristalisasi, morfologi maupun GMS tidak ditemukan adanya zat atau komponen plastik. "Secara fiisik sintetis dan alami sangat jelas perbedaan. Beras murni memiliki lekukan yang tidak bisa ditiru oleh beras sitentis (analog), ada juga guratannya," kata dia.

Evi menegaskan, bahwa sampel beras yang diuji di laboratorium berasal dari beras ibu Dewi dari Bekasi, Sembiring, kiriman Polres Bekasi adalah murni beras asli. "Beras alami tidak dibuat tetapi bisa terpapar bahan berbahaya, beras sintetis mengandung zat berbahaya," katanya.

Pemerintah Diminta Jujur Soal Isu Dugaan Beras Plastik

Pakar Komunikasi Massa FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah, Iding R Hasan mengungkapkan, isu beras plastik semakin meresahkan masyarakat. Terlebih ketika pemerintah menyatakan, beras plastik tersebut tak menunjukkan hasil yang positif. Padahal hasil uji laboratorium Sucofindo jelas menunjukkan terdapat plastik pada beras yang ditemukan di Bekasi tersebut.

"Di masyarakat muncul ketidakpercayaan pada pemerintah. Jika pemerintah tidak melakukan pengelolaan isu dengan baik, maka dampak sosial, ekonomi dan politik akan semakin berlanjut," ujar Iding dalam Diskusi Jelang Puasa: Pangan dan Kesehatan di Dunkin Donut, Jalan HOS Cokroaminoto Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/6/2015).

Ia menjelaskan, dampak sosial yang terjadi di masyarakat adalah publik semakin resah terhadap beras yang dijual di pasaran. Dampak ekonomi, omzet pedagang beras akan turun menjadi lebih besar dari yang saat ini anjlok hingga 60 persen. Sedangkan dampak politik, publik semakin tidak mempercayai pemerintah karena tidak mampu menanggulangi beras plastik ini.

Menurut dia, pemerintah harus segera melakukan dua hal manajemen isu, yakni identifikasi dan melakukan langkah-langkah perbaikan. Langkah identifikasi, pemerintah diminta mencari akar persoalan dan sebab-musabab isu beras plastik ini muncul.

"Permasalahan beras ini menurut saya pemerintah belum melakukan secara cermat dan komprehensif. Sehingga yang terjadi adalah pemerintah terburu-buru melakukan statement yang justru kian membingungkan masyarakat. Ini dari sisi manajemen isu kurang baik," papar dia.

Pernyataan Kapolri Badrodin Haiti yang secara tiba-tiba membantah hasil uji laboratorium Sucofindo, karena mengeluarkan hasil yang positif terhadap temuan beras plastik di Bekasi, membuat pemerintah dinilai tak serius mengidentifikasi permasalahan ini. Seharusnya, ungkap Iding, pemerintah benar-benar melakukan identifikasi agar mengetahui akar permasalahan munculnya beras plastik yang beredar di pasar.

"Pernyataan Kapolri Badrodin Haiti yang menyatakan alat Sucofindo itu terkontaminasi zat plastik, ini pernyataan yang sangat sembrono. Karena kita tahu betul bahwa Sucofindo merupakan bagian dari pemerintah. Bagaimana mungkin pemerintah mendelegitimasi pemerintah. Kredibilitas Sucofindo hingga saat ini belum ada yang meragukan," tutur dia.
Pernyataan Kapolri tersebut justru menimbulkan pertanyaan yang lebih dalam di kalangan masyarakat. Jika begitu, seharusnya hasil uji laboratorium yang dilakukan Sufindo sejak dahulu juga mengandung plastik.

"Karena yang diuji Sucofindo itu sangat banyak. Ini konyol. Menurut saya, pemerintah harus jujur terhadap sebuah kasus dan berusaha untuk mau memperbaiki. Itu jauh lebih elegan dan lebih baik. Dan menurut saya, dengan jujur kredibilitas pemerintah justru akan meningkat," pungkas Iding.

Akibat Isu Beras Plastik, Program Beras Fortifikasi Kena Getahnya

Gara-gara isu beras plastik, beras fortifikasi atau beras yang diperkaya nutrisi ditolak di Karawang, Jawa Barat. Beras itu dianggap sama dengan beras plastik.

Peneliti beras dan pangan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Slamet Budijanto, melaporkan kasus itu saat berbincang dengan Kompas.com, Selasa (26/5/2015).

Jadi dampak isu beras plastik ini benar-benar-benar luar biasa, sampai semua dianggap beras plastik. Beras fortifikasi sebenarnya adalah beras yang dicampur dengan premix kernel. Premix itu sendiri terbuat dari beras yang dihancurkan dan ditambahkan dengan nutrisi seperti vitamin A, vitamin B, zat besi, dan lainnya.

Dalam kasus beras fortifikasi di Karawang, nutrisi utama yang ingin ditambahkan adalah zat besi. Penambahan zat besi terkait dengan masalah nutrisi bangsa.

37 persen anak kita kekurangan zat besi. Itu dapat berakibat pada pertumbuhan lambat dan terhambatnya perkembangan kognisi. Pemerintah bersama Institut Pertanian Bogor berusaha mengenalkan beras fortifikasi tersebut kepada masyarakat di Karawang.

Tapi gara-gara beras plastik itu, program beras fortifikasi ditolak. Premix kernel yang ditambahkan di beras dianggap bahan buatan yang membahayakan. Padahal, beras fortifikasi lazim digunakan oleh Filipina dan sejumlah negara di Afrika.

Baru-baru ini, Singapura malah menyatakan sudah memproduksi premix kernel sendiri dan bisa secara mandiri dicampur oleh warga negaranya.

Doktor bidang pangan lulusan Jepang itu mengajak masyarakat untuk kritis dalam isu beras plastik. Plastik menurutnya tak mungkin bercampur dengan beras. Kalau mual dan pusing, jangan langsung menduga bahwa hal itu disebabkan beras plastik. Sebagian besar masalah sakit setelah makan itu sebenarnya masalah sanitasi.

Tahun Ini, Niscaya Indonesia tak Impor Beras

Bulog sudah memastikan stok beras aman hingga Ramadhan walau konsumsi beras saat bulan tersebut akan mengalami pelonjakan. Namun, pemerintah tentu akan melakukan cara untuk memenuhi kebutuhan pasca Ramadhan jika stok beras banyak dijual pada bulan tersebut.

“Kalau menurut saya niscaya Indonesia tidak mengimpor beras tahun ini,” kata pengamat ekonomi pertanian, Dwi Andreas Santosa kepada ROL, Senin (8/6). Menurutnya, jika memang perlu diimpor juga tidak masalah namun jangan dalam waktu dekat ini.

Menurutnya, sesuai data-data yang dimiliki, Indonesia tidak mungkin menghindari untuk tak mengimpor beras untuk memenuhi stoknya. Oleh karena itu menurutnya, impor beras memang harus dilakukan apalagi konsumsi pada Ramadhan pasti mengalami peningkatan.

Lebih lanjut ia menjelaskan, impor beras dilakukan untuk memenuhi stok setelah Ramadhan yang akan menuju akhir tahun juga. Menurutnya, biasanya akhir tahun hingga awal tahun konsumsi beras juga meningkat dan dikhawatirkan stok beras yang sudah banyak berkurang sejak Ramadhan tidak akan memenuhi kebutuhan beras tersebut.

“Impor beras harus dilakukan dan itu juga jumlahnya tidak sedikit untuk memenuhi kembali stok beras yang harus stabil. Ya mungkin sekitar di atas 1 juta ton lah, atau sekitar 1 sampai 1,5 juta ton tapi bukan dalam jangka waktu dekat ini,” jelas Dwi.

Ini Langkah Pemerintah Agar Beras Plastik tak Beredar di Indonesia

Setelah melakukan uji laboratorium atas beras yang diduga beras palsu, pemerintah memastikan bahwa beras itu bukan beras sintetis dan tidak mengandung plastik.

Tapi, bukan berarti tidak ada langkah lanjutan atas isu yang sempat membuat penjualan beras di pasar-pasar tradisional anjlok– sesuai klaim pedagang–itu.

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel berencana mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang perizinan beras kemasan bermerek. Untuk mencegah agar kasus beras sintetis tidak muncul lagi.

Lewat peraturan menteri perdagangan (permendag), pemerintah bakal mewajibkan semua yang melakukan pengemasan dan pendistribusian atau perdagangan beras kemasan mendaftarkan diri sebagai pelaku usaha terdaftar beras.

Dengan begitu, pemerintah bisa tahu semua pemain di bidang perberasan, jenis beras yang dikemas, maupun asal usul berasnya. Ya, kasus beras sintetis mengungkap fakta tentang kelemahan pemerintah dalam pengawasan beras kemasan.

Pemerintah selama ini tidak memiliki data soal merek beras yang beredar di pasaran. Padahal, jumlahnya mencapai ratusan merek. Alhasil, pemerintah pun lumpuh dan tidak bisa langsung mengecek beras yang disinyalir beras sintetis itu produknya siapa dan siapa yang memproduksi.

Ke depan, dengan permendag itu, Kementerian Perdagangan (Kemdag) akan mendata semua merek beras yang ada di pasar.

“Dengan aturan tersebut, kami akan fokus pada distribusi dan kejelasan produk beras,” tegas menteri yang juga punya perusahaan pengemas beras ini. Selain aturan yang memperketat perizinan beras kemasan, beleid lain yang akan terbit juga memberikan wewenang bagi Kemdag menetapkan kebijakan harga komoditas utama.

“Juga mengelola stok dan logistik serta ekspor impor bahan pangan,” ungkap Srie Agustina, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan. Peraturan itu produk turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang sejauh ini masih di meja Presiden menunggu pengesahan. Yang pasti, pemerintah bisa menentukan harga maksimal barang kebutuhan pokok.