HEBOH BERAS PLASTIK ( Tinjauan dari Perlindungan Hak Asasi Rakyat)

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan isu beras plastik berdampak pada terbengkalainya pertanian. Sebab, semua sibuk membahas persoalan yang ternyata tidak terbukti kebenarannya.

"Beredarnya beras plastik, selama tiga minggu kita sibuk bahas ini, sampai digelar rapat terbatas. Dampaknya apa, pertanian yang terbengkalai," kata Menteri usai menghadari rapat kerja Badan Litbang Pertanian, di Cimanggu, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/6).

Menteri mengatakan, pemberitaan beras plastik membuat sibuk semua pihak, sementara banyak hal positif yang bisa diberitakan sehingga menumbuhkan semangat. "Gimana keberhasilan Balitbang membuat alat tanam, alat panen, dan nanti akan buat traktor. Inikan berita positif," kata Menteri.

Saat meninjau hasil uji beras di duga mengandung plastik di laboratorium Badan Litbang Pertanian dinyatakan tidak menemukan adanya komponen dan zat lain seperti plastik di dalam beras sampel milik Dewi di Bekasi, Sembiring dan sampel beras yang dibawa oleh wartawan.

"Hasilnya beras yang telah diuji tidak ditemukan adanya komponen plastik didalamnya," kata peneliti Balitbang, Evi Safitri.

Evi mengatakan, Balitbang melakukan berbagai uji untuk memastikan dugaan beras plastik dengan uji fisik, kristalisasi, morfologi maupun GMS tidak ditemukan adanya zat atau komponen plastik. "Secara fiisik sintetis dan alami sangat jelas perbedaan. Beras murni memiliki lekukan yang tidak bisa ditiru oleh beras sitentis (analog), ada juga guratannya," kata dia.

Evi menegaskan, bahwa sampel beras yang diuji di laboratorium berasal dari beras ibu Dewi dari Bekasi, Sembiring, kiriman Polres Bekasi adalah murni beras asli. "Beras alami tidak dibuat tetapi bisa terpapar bahan berbahaya, beras sintetis mengandung zat berbahaya," katanya.

Pemerintah Diminta Jujur Soal Isu Dugaan Beras Plastik

Pakar Komunikasi Massa FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah, Iding R Hasan mengungkapkan, isu beras plastik semakin meresahkan masyarakat. Terlebih ketika pemerintah menyatakan, beras plastik tersebut tak menunjukkan hasil yang positif. Padahal hasil uji laboratorium Sucofindo jelas menunjukkan terdapat plastik pada beras yang ditemukan di Bekasi tersebut.

"Di masyarakat muncul ketidakpercayaan pada pemerintah. Jika pemerintah tidak melakukan pengelolaan isu dengan baik, maka dampak sosial, ekonomi dan politik akan semakin berlanjut," ujar Iding dalam Diskusi Jelang Puasa: Pangan dan Kesehatan di Dunkin Donut, Jalan HOS Cokroaminoto Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/6/2015).

Ia menjelaskan, dampak sosial yang terjadi di masyarakat adalah publik semakin resah terhadap beras yang dijual di pasaran. Dampak ekonomi, omzet pedagang beras akan turun menjadi lebih besar dari yang saat ini anjlok hingga 60 persen. Sedangkan dampak politik, publik semakin tidak mempercayai pemerintah karena tidak mampu menanggulangi beras plastik ini.

Menurut dia, pemerintah harus segera melakukan dua hal manajemen isu, yakni identifikasi dan melakukan langkah-langkah perbaikan. Langkah identifikasi, pemerintah diminta mencari akar persoalan dan sebab-musabab isu beras plastik ini muncul.

"Permasalahan beras ini menurut saya pemerintah belum melakukan secara cermat dan komprehensif. Sehingga yang terjadi adalah pemerintah terburu-buru melakukan statement yang justru kian membingungkan masyarakat. Ini dari sisi manajemen isu kurang baik," papar dia.

Pernyataan Kapolri Badrodin Haiti yang secara tiba-tiba membantah hasil uji laboratorium Sucofindo, karena mengeluarkan hasil yang positif terhadap temuan beras plastik di Bekasi, membuat pemerintah dinilai tak serius mengidentifikasi permasalahan ini. Seharusnya, ungkap Iding, pemerintah benar-benar melakukan identifikasi agar mengetahui akar permasalahan munculnya beras plastik yang beredar di pasar.

"Pernyataan Kapolri Badrodin Haiti yang menyatakan alat Sucofindo itu terkontaminasi zat plastik, ini pernyataan yang sangat sembrono. Karena kita tahu betul bahwa Sucofindo merupakan bagian dari pemerintah. Bagaimana mungkin pemerintah mendelegitimasi pemerintah. Kredibilitas Sucofindo hingga saat ini belum ada yang meragukan," tutur dia.
Pernyataan Kapolri tersebut justru menimbulkan pertanyaan yang lebih dalam di kalangan masyarakat. Jika begitu, seharusnya hasil uji laboratorium yang dilakukan Sufindo sejak dahulu juga mengandung plastik.

"Karena yang diuji Sucofindo itu sangat banyak. Ini konyol. Menurut saya, pemerintah harus jujur terhadap sebuah kasus dan berusaha untuk mau memperbaiki. Itu jauh lebih elegan dan lebih baik. Dan menurut saya, dengan jujur kredibilitas pemerintah justru akan meningkat," pungkas Iding.

Akibat Isu Beras Plastik, Program Beras Fortifikasi Kena Getahnya

Gara-gara isu beras plastik, beras fortifikasi atau beras yang diperkaya nutrisi ditolak di Karawang, Jawa Barat. Beras itu dianggap sama dengan beras plastik.

Peneliti beras dan pangan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Slamet Budijanto, melaporkan kasus itu saat berbincang dengan Kompas.com, Selasa (26/5/2015).

Jadi dampak isu beras plastik ini benar-benar-benar luar biasa, sampai semua dianggap beras plastik. Beras fortifikasi sebenarnya adalah beras yang dicampur dengan premix kernel. Premix itu sendiri terbuat dari beras yang dihancurkan dan ditambahkan dengan nutrisi seperti vitamin A, vitamin B, zat besi, dan lainnya.

Dalam kasus beras fortifikasi di Karawang, nutrisi utama yang ingin ditambahkan adalah zat besi. Penambahan zat besi terkait dengan masalah nutrisi bangsa.

37 persen anak kita kekurangan zat besi. Itu dapat berakibat pada pertumbuhan lambat dan terhambatnya perkembangan kognisi. Pemerintah bersama Institut Pertanian Bogor berusaha mengenalkan beras fortifikasi tersebut kepada masyarakat di Karawang.

Tapi gara-gara beras plastik itu, program beras fortifikasi ditolak. Premix kernel yang ditambahkan di beras dianggap bahan buatan yang membahayakan. Padahal, beras fortifikasi lazim digunakan oleh Filipina dan sejumlah negara di Afrika.

Baru-baru ini, Singapura malah menyatakan sudah memproduksi premix kernel sendiri dan bisa secara mandiri dicampur oleh warga negaranya.

Doktor bidang pangan lulusan Jepang itu mengajak masyarakat untuk kritis dalam isu beras plastik. Plastik menurutnya tak mungkin bercampur dengan beras. Kalau mual dan pusing, jangan langsung menduga bahwa hal itu disebabkan beras plastik. Sebagian besar masalah sakit setelah makan itu sebenarnya masalah sanitasi.

Tahun Ini, Niscaya Indonesia tak Impor Beras

Bulog sudah memastikan stok beras aman hingga Ramadhan walau konsumsi beras saat bulan tersebut akan mengalami pelonjakan. Namun, pemerintah tentu akan melakukan cara untuk memenuhi kebutuhan pasca Ramadhan jika stok beras banyak dijual pada bulan tersebut.

“Kalau menurut saya niscaya Indonesia tidak mengimpor beras tahun ini,” kata pengamat ekonomi pertanian, Dwi Andreas Santosa kepada ROL, Senin (8/6). Menurutnya, jika memang perlu diimpor juga tidak masalah namun jangan dalam waktu dekat ini.

Menurutnya, sesuai data-data yang dimiliki, Indonesia tidak mungkin menghindari untuk tak mengimpor beras untuk memenuhi stoknya. Oleh karena itu menurutnya, impor beras memang harus dilakukan apalagi konsumsi pada Ramadhan pasti mengalami peningkatan.

Lebih lanjut ia menjelaskan, impor beras dilakukan untuk memenuhi stok setelah Ramadhan yang akan menuju akhir tahun juga. Menurutnya, biasanya akhir tahun hingga awal tahun konsumsi beras juga meningkat dan dikhawatirkan stok beras yang sudah banyak berkurang sejak Ramadhan tidak akan memenuhi kebutuhan beras tersebut.

“Impor beras harus dilakukan dan itu juga jumlahnya tidak sedikit untuk memenuhi kembali stok beras yang harus stabil. Ya mungkin sekitar di atas 1 juta ton lah, atau sekitar 1 sampai 1,5 juta ton tapi bukan dalam jangka waktu dekat ini,” jelas Dwi.

Ini Langkah Pemerintah Agar Beras Plastik tak Beredar di Indonesia

Setelah melakukan uji laboratorium atas beras yang diduga beras palsu, pemerintah memastikan bahwa beras itu bukan beras sintetis dan tidak mengandung plastik.

Tapi, bukan berarti tidak ada langkah lanjutan atas isu yang sempat membuat penjualan beras di pasar-pasar tradisional anjlok– sesuai klaim pedagang–itu.

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel berencana mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang perizinan beras kemasan bermerek. Untuk mencegah agar kasus beras sintetis tidak muncul lagi.

Lewat peraturan menteri perdagangan (permendag), pemerintah bakal mewajibkan semua yang melakukan pengemasan dan pendistribusian atau perdagangan beras kemasan mendaftarkan diri sebagai pelaku usaha terdaftar beras.

Dengan begitu, pemerintah bisa tahu semua pemain di bidang perberasan, jenis beras yang dikemas, maupun asal usul berasnya. Ya, kasus beras sintetis mengungkap fakta tentang kelemahan pemerintah dalam pengawasan beras kemasan.

Pemerintah selama ini tidak memiliki data soal merek beras yang beredar di pasaran. Padahal, jumlahnya mencapai ratusan merek. Alhasil, pemerintah pun lumpuh dan tidak bisa langsung mengecek beras yang disinyalir beras sintetis itu produknya siapa dan siapa yang memproduksi.

Ke depan, dengan permendag itu, Kementerian Perdagangan (Kemdag) akan mendata semua merek beras yang ada di pasar.

“Dengan aturan tersebut, kami akan fokus pada distribusi dan kejelasan produk beras,” tegas menteri yang juga punya perusahaan pengemas beras ini. Selain aturan yang memperketat perizinan beras kemasan, beleid lain yang akan terbit juga memberikan wewenang bagi Kemdag menetapkan kebijakan harga komoditas utama.

“Juga mengelola stok dan logistik serta ekspor impor bahan pangan,” ungkap Srie Agustina, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan. Peraturan itu produk turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang sejauh ini masih di meja Presiden menunggu pengesahan. Yang pasti, pemerintah bisa menentukan harga maksimal barang kebutuhan pokok.

SANKSI FIFA TERHADAP PSSI ( Tinjauan dari Sisi Hak Pemain dan Penonton Sepak Bola )

Mengenai sepakbola Indonesia, FIFA telah mengambil sikap. Badan tertinggi sepakbola dunia tersebut telah menjatuhkan hukuman terhadap PSSI. Hukuman ini berlaku segera dan akan berlangsung hingga waktu yang belum ditentukan.
            Selama masa hukuman, Indonesia kehilangan banyak hak sepakbolanya, termasuk ikut serta dalam kejuaraan. Ada pengecualian, memang, yang membuat Tim Nasional Indonesia tetap dapat ambil bagian di SEA Games. Namun bukan itu poin utamanya. Lama atau tidaknya hukuman FIFA tergantung PSSI sendiri.
            Sebagaimana hukuman yang berlaku segera, pencabutan hukuman pun dapat dilakukan dengan segera. Selama, tentu saja, PSSI mampu memenuhi empat ketentuan pencabutan hukuman yang ditentukan FIFA. Ketentuan pertama dari empat ketentuan tersebut adalah: Komite Eksekutif PSSI terpilih dapat mengelola perkara PSSI secara mandiri dan tanpa pengaruh dari pihak ketiga, termasuk kementerian (atau badan kementerian).
             Ketentuan kedua berisi pengembalian kewenangan terhadap tim nasional Indonesia kepada PSSI: Tanggung jawab mengenai tim nasional Indonesa kembali menjadi kewenangan PSSI. Seperti ketentuan kedua, ketentuan ketiga dan keempat juga berisi pengembalian kewenangan kepada PSSI (“tanggung jawab mengenai semua kejuaraan PSSI kembali menjadi kewenangan PSSI atau liga yang dibawahinya” dan “semua kesebelasan yang berlisensi PSSI di bawah regulasi lisensi kesebelasan PSSI dapat berkompetisi di kejuaraan PSSI”).
             Selama masa hukuman, PSSI kehilangan hak-hak keanggotaan mereka di FIFA. Selain itu, semua kesebelasan Indonesia (tim nasional atau klub) tidak dapat terlibat dalam kontak olah raga internasional. Hak-hak yang hilang dan larangan yang berlaku termasuk hak untuk ikut serta dalam kejuaraan FIFA dan AFC (Asian Football Confederation, Federasi Sepakbola Asia).
             Hukuman yang dijatuhkan FIFA tidak hanya membatasi hak-hak kesebelasan. Anggota dan pengurus PSSI juga tidak dapat terlibat, termasuk sebagai peserta, dalam setiap program pengembangan bakat, kursus, atau pelatihan yang diselenggarakan FIFA maupun AFC.
             Secara khusus, dalam surat keputusannya, FIFA menyoroti keikutsertaan tim nasional Indonesia di South East Asean Games 2015 (SEA Games 2015) di Singapura. Mengingat hal ini termasuk kontak olahraga internasional, tim nasional Indonesia seharusnya tidak dapat ikut serta di cabang olahraga sepakbola SEA Games 2015. Namun FIFA memberi pengecualian. Tim nasional Indonesia dapat ikut serta di SEA Games 2015.
            “Secara khusus dan tidak berhubungan dengan hukuman, Komite Eksekutif FIFA telah memutuskan bahwa tim nasional Indonesia dapat meneruskan keikutsertaan mereka di SEA Games hingga keikutsertaan mereka berakhir,” bunyi pernyataan FIFA di surat resmi yang mereka keluarkan mengenai penjatuhan hukuman terhadap PSSI.
             Sebagai catatan, pertandingan-pertandingan di cabang olahraga sepakbola SEA Games tidak termasuk dalam agenda FIFA sehingga hasil pertandingan-pertandingannya tidak akan memengaruhi peringkat Indonesia di ranking FIFA dan, karenanya, tidak menjadi kewenangan FIFA juga melarang Indonesia ikut serta di SEA Games.
             Begitu juga kompetisi sepakbola nasional yang masih dapat bergulir tanpa pengaruh sanksi tersebut. Sementara itu secara terpisah presiden Joko Widodo mengatakan mendukung langkah Menpora soal keputusannya terhadap PSSI.
            “Melihat permasalahannya harus lebih lebar. Kita ini hanya ingin ikut di ajang internasional atau berprestasi di ajang internasional?” sebut Jokowi dikutip dari CNN Indonesia.
            “Jika hanya ingin ikut ajang internasional namun selalu kalah, lalu kebanggaan kita ada dimana, itu yang saya ingin tanyakan,” tambahnya.
            “Kita selalu ikut ajang internasional namun selalu kalah. Yang kita lakukan adalah pembenahan total, pembenahan total daripada kita punya prestasi seperti ini terus sepanjang masa.”
             Suporter sepak bola Indonesia sepertinya harus kembali menelan pil pahit. Pasalnya, Indonesia mendapatkan sanksi dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Sanksi tersebut merupakan buntut dari aksi berlebihan yang dilakukan oleh penonton. AFC menilai bahwa aksi yang dilakukan pada 2 laga pertandingan kualifikasi Piala AFC U-23 yaitu melawan Timor Leste dan Korea Selatan sangat berlebihan. Hal tersebut tetap tidak diperkenankan walaupun saat itu Indonesia menjadi tim tuan rumah. Aksi berlebihan yang dimaksud oleh pihak AFC adalah aksi menyalakan kembang api. Walaupun sepertinya sepele dan sering dilakukan, namun pada ajang AFC supporter memang tidak diperkenankan untuk menyalakan kembang api.
              Buntut dari aksi berlebihan tersebut, tim Garuda harus rela bermain tanpa supporter pada dua pertandingan Pra-Piala Dunia dan Kualifikasi Piala Asia. Itu artinya, laga tim Indonesia melawan Irak yang akan dilakukan pada 16 Juni 2015 mendatang akan digelar tanpa supporter. Selain itu, Pada laga kandang kontra Thailand yang akan dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2015, Indonesia juga kehilangan hak kandangnya karena dinyatakan bermain di tempat netral. Parahnya lagi, keikutsertaan Indonesia dalam 2 ajang tersebut juga masih tidak jelas. Hal ini erat kaitannya dengan kondisi perseteruan antara pemerintah dan PSSI yang masih terus memanas.
               Selain itu, tim transisi yang sedianya bertemu dengan petinggi FIFA pada tanggal 25 Mei 2015 harus dibatalkan. FIFA telah membahas mengenai pertemuan tim transisi dengan pihaknya. Mereka membalas melalui facsimile dan menyatakan penyesalannya karena harus membatalkan pertemuan tersebut. Alasan pembatalan pertemuan tersebut adalah karena pada tanggal tersebut diadakan Kongres FIFA. Namun, dalam surat tersebut FIFA juga menekankan pihak pemerintah Indonesia untuk segera membatalkan sanksi pembekuan PSSI. FIFA memberikan tenggat waktu hingga tanggal 29 Mei 2015. Jika masalah PSSI tersebut belum bisa diselesaikan, maka pihak FIFA akan memberikan sanksi kepada Indonesia. Jika pada kongres umum nanti tiga perempat dari anggota setuju untuk menjatuhkan sanksi, maka Indonesia sudah pasti akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Statuta FIFA pasal 14. FIFA memang akan melakukan kongres umum di Zurich pada tanggal 28 Mei hingga 29 Mei 2015 mendatang.
               Lalu, apa yang diharapkan oleh pemain tim Indonesia U-23 kepada para supporter terkait dengan sanksi yang diberikan serta ketidakjelasan keikutsertaan tersebut? Kapten tim nasional Indonesia U-23 menyatakan jika Indonesia jadi berlaga dua ajang tersebut, maka timnya berharap bahwa supporter Indonesia bisa memenuhi Gelora Bung Karno saat berhadapan dengan Brunei Darussalam. Manahati Lestusen menyatakan bahwa dukungan supporter sangat penting dan kehadiran mereka membuat tim Indonesia menjadi semangat dan senang.
              “Dengan adanya sanksi FIFA terhadap PSSI, kompetisi jadi tidak menentu dan entah akan sampai kapan. Kuncinya ada di pemerintah,” kata Asdian, Rabu, 3 Juni 2015.
              Asdian akan membicarakan soal nasib tim Semen Padang dengan komisaris perusahaan tersebut. Menurut dia, dampak sanksi FIFA bukan hanya akan dirasakan oleh klub, tapi juga para pemain yang kehidupannya sangat bergantung pada kompetisi sepak bola. “Kami ingin badai ini cepat berlalu,” ujarnya.
              Rencana pemerintah untuk menggulirkan kompetisi setelah Lebaran sangat sulit diterima Semen Padang. Menurut dia, gelaran kompetisi liga profesional akan sangat membutuhkan banyak biaya dan sponsor untuk bertanding. “Klub memiliki kehidupan profesional, punya biaya, dan kehidupan dari sponsor,” ucapnya.

BBC Indonesia mewawancarai tiga orang suporter klub Persib Bandung, Persija Jakarta dan Arema Malang tentang harapan mereka tentang penyelesaian kisruh PSSI dan Kemenpora. Berikut petikannya:

Bodhenks Aremanoid (Suporter klub Arema Malang)
            Suporter Arema dalam sebuah laga di Stadion Gelora Bung Karno. Kini pemandangan seperti ini lenyap dari stadion-stadion setelah PSSI menghentikan kompetisinya.
           “Semenjak kompetisi liga dihentikan, saya praktis kehilangan hiburan. Dulu saya selalu mendatangi Stadion Kanjuruhan setiap Arema berlaga. Saya jelas sedih dan marah. Bukankah kita semua tahu sepak bola itu merupakan alat untuk mempersatukan? Mengapa untuk memperbaiki sepak bola Indonesia dengan membekukan PSSI? Saya tahu ini tujuannya baik, tetapi caranya yang nggak benar. Saya terus terang jadi apatis. Untungnya, masih ada hiburan sepak bola yang bisa saya jadikan hiburan: sepak bola antar kampung alias tarkam. Ha-ha-ha.” kata Bodhenks Aremanoid. 

Heru Viking (Ketua Viking Persib Fans Club)
             Tim Persib Bandung, yang merupakan juara bertahan liga utama sepak bola Indonesia, kini terdampak akibat pembekuan PSSI. Efeknya kurang bagus (buat sepak bola Indonesia), dan saya sangat menyayangkan kebijakan Menpora itu. Suporter Persib menyayangkan kebijakan Menpora membekukan PSSI, karena membuat masyarakat kehilangan hiburan menonton laga sepak bola.
             Pemerintah dan PSSI sebagai yang diharapkan masyarakat untuk membuat sepak bola lebih maju. Harusnya mereka berkolaborasi dengan baik, berkolaborasi untuk kepentingan bersama. Seharusnya mereka duduk semeja, tenang, dan pecahkan masalahnya yang hasilnya bisa menyenangkan semua pihak.
             Bagi kami sepak bola juga alat silaturrahmi. Kami khawatir kalau sepak bola nilainya berkurang karena ada kebijakan pembekuan PSSI oleh Kemenpora.
             Kalau FIFA membekukan PSSI, ya pasti ngefek (berdampak) buat Persib, karena nggak bisa bermain di liga yang lebih besar. Ketua Viking Persib Fans Club, Heru Joko

Jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut, ini akan menganggu proses kebangsaan dan kenegaraan. Apa pasal? Karena sepak bola itu bisa menjadi sarana untuk persatuan dan kesatuan.

Masyarakat melihat masalah ini pasti tidak puas, karena sepak bola itu merupakan hiburan mereka. Dengan pembekuann atas PSSI dan kompetisi dihentikan, hiburan rakyat menjadi berkurang.

Andi Bachtiar Yusuf (Suporter Persija Jakarta)
            Puluhan ribu suporter Persija Jakarta memadati Stadion Gelora Bung Karno. Kini pemandangan seperti ini tidak akan terlihat semenjak PSSI dibekukan Kemenpora. Tujuannya baik, tapi sepertinya cara yang ditempuh Menpora menunjukkan dia tidak memahami petanya. Karena, akibatnya jelas: semuanya (klub, pemain, manajer, pelatih, dll) menganggur. Kompetisi berhenti, pemain menganggur, dan bisnisnya menjadi nggak jalan.
            Sepak bola Indonesia ini 'kan baru jalan. Saya bisa bilang: musim ini banyak sponsor datang, mulai bergairahlah dunia industri sepak bola. Ada pihak yang mulai berinvestasi. Sekarang ini menjadi terhenti. Dan masalah lebih besar lagi, penonton sepak bola kehilangan tontonan. Pendukung Persija kehilangan tontonan, juga di tempat lain.

KEMELUT DI GOLKAR (TINJAUAN DARI SISI HUKUM)

Dalam beberapa kali pentas pemilihan umum secara demokratis sejak 1999, Partai Golkar menjadi salah satu partai yang sangat diperhitungkan. Hal ini, khususnya bisa dilihat dari fakta bahwa Partai Golkar selalu masuk tiga besar pada setiap proses pemilihan umum. Prestasi tersebut dicapai melalui perjuangan dan strategi-strategi para elit partai untuk tetap menjadikan sebagai partai besar sekaligus partai yang dominan. 

Banyak pengamat memandang bahwa, kesuksesan Partai Golkar dalam mempertahankan posisinya sebagai partai yang dominan, tidak hanya ditopang oleh kecanggihan strategi-taktik, tapi juga ditopang oleh kepemimpinan partai yang efektif, efisien dan kuat. Setidaknya jika dilihat dari segi lainnya, partai ini dalam menguasai pemerintahan. Banyaknya elit Partai Golkar yang menempati posisi penting yang berada di pemerintahan, menjadi bukti nyata pernyataan tersebut. Kekuatan organisasi Golkar dan kecanggihan elit partai penguasa dibuktikan dengan fakta bahwa Partai Golkar telah dan pernah menjadi the rulling party.

            Pasca lengsernya Orde Baru yang di bawah rezim Soeharto pada tahun 1998, Golkar menghadapi tekanan-tekanan politik yang sangat keras dari berbagai kelompok masyarakat. Bahkan, ketika roda reformasi bergulir, isu dan tekanan terhadap pembubaran Partai Golkar begitu kuat karena kaum reformis memasukkan Partai Golkar dalam satu pilar dengan Soeharto dan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Banyak elemen masyarakat dan mahasiswa yang menuntut Partai Golkar dibubarkan. Partai Golkar dianggap bertanggung jawab terhadap carut-marutnya kondisi bangsa Indonesia, terutama kondisi ekonomi. Selain itu, Partai Golkar juga menjadi mesin politik Orde Baru, sehingga hampir di semua sektor pemerintahan dikuasai oleh para petinggi Golkar. Tuntutan agar Partai Golkar dibubarkan ditandai dengan maraknya aksi dan pembakaran gedung-gedung Golkar, menjadikan Partai Golkar berada di ujung tanduk.   

Di tengah situasi banyaknya elemen masyarakat dan mahasiswa yang menuntut Partai Golkar dibubarkan, Partai Golkar dituntut bekerja ekstra keras dari kader-kadernya, terlebih lagi para tokoh sentralnya, agar Golkar tetap bertahan dan jangan sampai dibubarkan, serta tetap menjadi partai besar serta memiliki kader yang solid. Di titik yang paling kritis antara dibubarkan atau tidak, muncullah tokoh Golkar, yaitu Akbar Tandjung dengan membawa jargon “Golkar Baru”. Sehingga Partai Golkar bisa diselamatkan oleh Akbar Tandjung.

Di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung dengan idiom “Golkar Baru“ akhirnya Partai Golkar bisa dibawa keluar dari kemelut. Sebagai langkah politik awal, Akbar Tandjung menjadikan Partai Golkar lebih demokratis dan terbuka dengan dibuktikan pada penjaringan capres-wapres di internal Partai Golkar pada pemilu 2004. Partai Golkar membuat konvensi internal partai. Akbar Tandjung mampu mencitrakan Partai Golkar sebagai partai baru yang tidak mempunyai relasi politik dengan Orde Baru.

Selain tetap bertahan di panggung politik Indonesia, Partai Golkar juga bisa diterima oleh masyarakat. Hal ini, membuka kran demokratisasi di internal Partai Golkar. Akbar Tandjung selaku ketua umum, berupaya keras untuk menanamkan motivasi kepada para pengurus dan kader-kader partai agar tidak patah semangat dalam menghadapi berbagai tekanan politik. Bahkan Akbar Tandjung sering berkunjung ke daerah-daerah dalam rangka konsolidasi Partai Golkar.

Banyak pengamat politik yang memprediksi di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung, Partai Golkar tidak akan mampu bertahan hidup (survive). Hal ini berkaitan dengan anggapan masyarakat, bahwa Partai Golkar merupakan kekuatan politik pendukung utama rezim Orde Baru. Meskipun kalah pada pemilu 1999, dengan kepiawaian Akbar Tandjung, Partai Golkar mampu dengan cepat berintrospeksi dan berkonsolidasi yang akhirnya memenangkan kembali pemilihan umum 2004. 

Pasca kepemimpinan Akbar Tandjung di Partai Golkar selama satu periode 1999-2004, nahkoda Partai Golkar digantikan oleh Jusuf Kalla pada Munas VII melalui kongres Golkar di Bali 28-30 Nopember 2004.kepemimpinan Jusuf Kalla tentu sangat berbeda dengan gaya kepemimpinan Akbar Tandjung. Akbar adalah seorang politisi tulen, sedangkan Jusuf Kalla adalah pengusaha. Keluarganya adalah pengusaha yang tumbuh dari bawah dan hidup dengan penuh kesulitan. Darah dan adat Bugis sangat kuat melekat dalam diri Jusuf Kalla. Dalam pergaulan dikenal hangat, berbicara terbuka dan tidak jarang sebagaimana kebiasaan orang Sulawesi Selatan, eksplosif.

Dalam kepemimpinan, Jusuf Kalla lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya teknis, karena latar belakang yang dimilikinya adalah pengusaha. Namun, sebagai salah satu syarat untuk menjadi pemimpin, kemampuan yang lebih dibutuhkan adalah kemampuan untuk mensinergikan kekekuatan-kekuatan di bawah kepemimpinannya itu supaya dapat melangkah seirama dan sejalan. Setiap kali beliau ditanya mengenai sesuatu, beliau dengan jelas menjawab dan mengatakan tentang penyelesaiannya yang begitu gamblang, sampai masuk ke dalam level teknis. 

Gaya kepemimpinan Jusuf Kalla yang cenderung pragmatis bukan berarti tanpa resiko. Bahkan pendahulunya Akbar Tandjung sempat mengkritik gaya kepemimpinan Jusuf Kalla di Partai Golkar yang disampaikan, ketika menjawab ujian doktoral di Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.

Partai Golkar sebelum Reformasi

Sejarah Golongan Karya (Golkar) sama tuanya dengan sejarah Orde baru. Soehartomenjadi tokoh sentral di Golkar dalam membesarkan dan menstabilkan dinamika politik di tubuh Golkar. Golkar menjadi salah satu jembatan yang menghubungkan Soeharto dengan kekuasaannya, dan menjadi kendaraan politik Soeharto selama menjadi presiden. Bahkan, Golkar menjadi partai nomor satu dan selalu unggul diantara partai-partai lain. Selama kepemimpinan Soeharto nyaris tidak terdengar riak dalam tubuh orsospol (organisasi sosial politik) berlambang beringin tersebut. Selama Orde Baru, Partai Golkar berhasil membangun rezim politik yang kuat. 

Golkar berawal dari Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang dideklarasikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Dalam perkembangannya, Sekber Golkar berubah menjadi Golongan Karya yang merupakan organisasi peserta pemilu, memang patut diacungkan jempol. Hal ini dikarenakan, banyaknya organisasi yang bergabung dalam tubuh Golkar, namun dinamika politik yang terjadi berjalan lancar tanpa ada masalah. dan organisasi-organisasi itu dikelompokkan menjadi tujuh Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu: Sentral Organisasi Sosialis Karyawan Indonesia (Soksi), Kelompok Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Kino Profesi, Kino Ormas Hankam, GAKARI, dan Kino Gerakan Pembangunan. 

Memasuki era Orde Baru seluruh sistem berubah, semua kekuasaan berada dalam genggaman Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai presiden. Selama berkuasa Soeharto menggunakan tiga pilar kekuatan, yaitu ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) militer yang sekarang menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia), birokrasi dan Golkar, ketiga hal itu, menjadi penyangga kekuasaannya. Di era Orde Baru, Soeharto telah berhasil membangun kekuasaannya melalui peran Golkar yang memiliki dukungan massa fanatik sangat besar, hingga partai ini mampu meraih banyak dukungan pada setiap pemilu. Ada beberapa interpretasi, menyangkut kemenangan Golkar dalam setiap Pemilu. sebagian orang setuju, bahwa peranan ABRI dan birokrasi sangat instrumental dalam kemenangan Golkar.

Di Era Orde Baru, Golkar menjadi ujung tombak dalam membangun visi Indonesia, dengan tahapan-tahapan yang jelas dan terarah, baik melalui tahap Pelita (Pembangunan Lima Tahun), maupun PJP (Pembangunan Jangka Panjang).

Sebenarnya, Golkar diciptakan selama Orde Baru, karena tidak ada satupun dari partai-partai politik yang ada, bisa mewakili kepentingan militer. Dan juga pada era Orde Baru, Golkar benar-benar dalam kontrol Soeharto.

 

Partai Golkar sesudah Reformasi

Setelah Soeharto lengser dari jabatannya sebagai presiden. merupakan titik awal reformasi yang selama ini disuarakan oleh Mahasiswa dan segenap rakyat Indonesia. Saat itulah, Golkar mengalami berbagai hujatan, karena jatuhnya Soeharto adalah jatuhnya Golkar juga. Dalam sentimen publik, Golkar dianggap sebagai penopang kekuasaan Soeharto. “Terror” terhadap Golkar bukan saja datang dalam bentuk unjuk rasa, namun terror yang bersifat fisik mereka dapatkan, seperti di Brebes Jawa Tengah sekelompok masa bentrok dengan kader Golkar yang sedang melakukan apel, di Tegal pembersihan terhadap simbol-simbol Golkar pun dilakukan. 

Anggapan bahwa era reformasi merupakan runtuhnya dominasi Golkar ditandai dengan hilangnya dukungan formal dari birokrasi dan ABRI dan hancurnya citra Orde Baru. Sebagaimana dipahami, opini yang berkembang di masyarakat bahwa Golkar sering ditampilkan sebagai partai yang penuh dengan KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme), alat kekuasaan, pemain utama “yang bertanggung jawab” terhadap terjadinya masalah yang dialami bangsa, sulit lenyap begitu saja.

Pada saat itu, muncullah gerakan reformis yang membuat Golkar menyesuaikan diri dengan tantangan zaman. Di awal reformasi, Partai Golkar mengalami perubahan yang signifikan, perubahan ini lebih kepada pengembangan organisasi, dan manajemen yang disesuaikan oleh perubahan zaman. Meskipun pada akhirnya Golkar berubah menjadi sebuah partai yang resmi pada tahun 1999, yaitu Partai Golongan Karya. Hal ini terbukti, dalam pemilu 1999, Golkar menduduki posisi kedua setelah PDIP, sehingga banyak kadernya yang menduduki kursi pemerintahan di awal era reformasi. 

Dalam perkembangannya, Golkar menjadi sebuah partai yang mandiri, bergerak dalam sistem yang sudah mapan. Walaupun banyak sekali tantangan yang dihadapi Golkar, tetapi Golkar menjadikan partai politik yang solid, dalam menghadapi konflik, baik internal maupun eksternal. Partai Golkar mampu bangkit dari keterpurukan rezim Orde Baru.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Heriyandi Roni,sebagaimana yang dikutip oleh Akbar Tandjung, menyebutkan bahwa perubahan politik 1998 berimplikasi positif terhadap Golkar terutama dalam bidang pengambilan keputusan. Perubahan signifikan dimulai pada Munaslub 1998, di mana pemilihan ketua umum dilakukan secara demokratis. Demikian pula posisi Ketua Dewan Pembina yang di masa lalu memiliki kekuatan yang sangat menentukan telah ditiadakan. Perubahan ini dilakukan karena Golkar dihadapkan pada tekanan dan tuntutan masyarakat agar Golkar dibubarkan. 

Salah satu terobosan yang ada di dalam Partai Golkar adalah diadakannya konvensi untuk menjaring calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung dalam pemilihan umum 2004. Prakarsa ini muncul saat Partai Golkar berada di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung. Sekilas menilik terobosan Partai Golkar dengan diadakannya konvensi yang dilaksanakan melalui tiga tahap. Pertama, tahap penjaringan yang terdiri dari pengusulan bakal calon oleh DPD, Provinsi, ormas tingkat pusat, atau perorangan dengan dukungan 500 dukungan surat penyataan. Kedua, sosialisasi bakal calon ke minimal tujuh provinsi. Konvensi tingkat kabupaten/kota dengan memilih 5 nama, dan selanjutnya diajukan ke provinsi. Konvensi tingkat provinsi menetapkan 5 nama. Penapatan bakal calon oleh DPD Provinsi. Ketiga, tahap pemilihan dan penetapan, yang terdiri dari penetapan nominasi di pusat dengan terlebih dahulu melewati proses konvensi di tingkat provinsi.

Perjuangan Partai Golkar pada masa sesudah era reformasi memang tidak semudah saat masih berada di era Orde Baru. Untuk itu, siapapun pemimpin yang berhasil membawa Partai Golkar melewati masa-masa sulit tersebut, tentu bukanlah pemimpin sembarangan. Pemimpin tersebut dapat dikatakan sebagai pemimpin yang memiliki integritas dan komitmen yang tinggi dalam memperjuangkan dan mengangkat nama baik Partai Golkar di kancah perpolitikan Indonesia.